Hemat SBY

Presiden SBY akan menerbitkan Inpres (Instruksi Presiden) tentang penghematan anggaran yang ditargetkan keluar pada minggu ketiga Februari mendatang. Beberapa langkah untuk melakukan penghematan anggaran itu mulai dibahas oleh Wakil Presiden Boediono dan sejumlah pejabat.

"Rapat di Wapres hari ini, kami membahas beberapa langlah untuk melakukan penghematan anggaran. Tadi yang datang ada Wamenkeu, Kepala Bappenas, Ketua BPKP, dan Ketua UKP4," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Yopie Hidayat, di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2011).

Menurut Yopie, anggaran yang akan dihemat itu adalah anggaran di 2011 yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penghematan itu diberlakukan kepada seluruh kementerian maupun lembaga.

Yopie menjelaskan, penghematan anggatan bukan berarti memotong jumlah anggaran yang ada, melainkan mengefisienkan pemakaian anggaran tersebut. Efisiensi anggaran menyasar pada biaya-biaya yang tergolong overhead.

Misalnya pembatasan perjalanan dinas kecuali yang penting dan mendesak dan membatasi penyelenggaraan rapat kerja, workshop, seminar dan sebagaianya.

"Menghemat biaya operasional kecuali untuk ketahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Tender dioptimalkan sehingga bisa mendapat harga lebih murah," ucap Yopie.

Yang menjadi catatan, imbuh Yopie, penghematan anggaran tidak boleh menganggu anggaran pendidikan sebesar 20% karena sudah menjadi amanat konstitusi. Penghematan anggaran juga tidak boleh memotong prioritas pembangunan nasional, termasuk gaji pegawai, tunjangan melekat, honor, lembur, dan lain-lain.

"Penghematan tidak menyentuh program yang sifatnya multiyears atau program yang sudah dikunci termasuk anggaran pendamping untuk pinjaman luar negeri," tandasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres meminta agar kementerian dan lembaga tidak lagi menaikkan anggaran berkala sebesar 10% tiap tahun. Lalu hasil hasil penghematan sebaiknya diprioritaskan kepada hal-hal yang sesuai dengan RKAP. Penghematan juga bisa dipakai untuk cadangan bila terjadi bencana alam, gejolak pangan, dan energi.

"Wapres minta Kemenkeu dan Bappenas dimonitor secara ketat, tidak hanya sisa anggaran lebih yang diketahui tapi juga bagaimana memanfaatkankannya untuk prioritas-prioritas yang tadi saya sebutkan," tutupnya.