Pages

Rabu, 19 Januari 2011

Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret

Hasil Rapat SBY-Tokoh Agama Tak Konkret
Selasa, 18 Januari 2011 | 03:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pemuka dan tokoh lintas agama belum menghasilkan hal yang konkret.

Keprihatinan para pemuka dan tokoh agama masih direspons oleh pemerintah dengan cara memberikan janji-janji yang baru. Namun, Presiden berkomitmen untuk meneruskan dialog ini guna membahas dan menghasilkan hal-hal yang lebih konkret.

Demikian disampaikan secara terpisah oleh Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas Yewangoe, serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Selasa (18/1/2011).

"Kami akan mengawal terus dan menuntut janji pemerintah," kata Andreas kepada para wartawan seusai mengikuti dialog di Istana Negara, Jakarta, Senin (17/1/2011). Selain Din dan Andreas, tokoh agama yang turut hadir, di antaranya, Ketua Umum Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj dan Ketua KWI Mgr D Situmorang.

Ada juga Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, Ketua PHDI I Made Gde Erata, Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo, rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, rohaniwan Buddha Bhiksu Sri Pannyavaro Mahatera, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Ada pula Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan M Nuh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono.

"Akan ada pertemuan lebih lanjut dan lebih substansial. Pemerintah membuka dengan lebar kesempatan dialog tersebut. Dialog seperti ini merupakan bagian komunikasi antara pemerintah dan komponen masyarakat," kata Djoko.

Sementara itu, Din meyakini bahwa kekuatan dialog dapat turut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, antara lain, pemberantasan korupsi, kebebasan beribadah, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Para pemuka dan tokoh agama, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Diakonia Jeirry Sumampow, berkomitmen untuk terus menyiapkan data dan mengemukakan fakta-fakta baru. Menko Polhukam mengatakan, secara umum, dialog berlangsung hangat.

Kedua belah pihak saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Selain persamaan pandangan, ada pula perbedaan pandangan terhadap sejumlah hal.

"Namun, inilah demokrasi," kata Djoko ketika menutup dialog yang berlangsung secara tertutup. Penutupan sedianya akan dilakukan oleh Presiden. Dialog ini digelar tak lama setelah para pemuka dan tokoh agama menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Presiden pun, menurut pengakuan beberapa tokoh dan pemuka agama, langsung mengundang para tokoh agama tersebut ke Istana.

"Karena tokoh agama enggak enak, maka mereka datang dan mengemukakan pemikirannya," kata salah seorang tokoh agama yang hadir dalam pertemuan di Istana Negara.

Sementara itu, Ketua Umum Matakin Budi mengatakan, dirinya hadir dalam dialog tersebut atas undangan dari Sekretariat Negara. Rohaniwan Romo Benny Susetyo, secara terpisah, mengaku sempat bingung akibat undangan yang dikirimkan berkali-kali ke kantor KWI.

Namun, Presiden malah mengklaim bahwa dialog tersebut digelar bukan atas inisiatifnya. Ketika membuka dialog, Presiden mengatakan, inisiatif datang dari Din. Inisiatif ini pun langsung disambutnya.
http://nasional.kompas.com/read/2011...ma.Tak.Konkret

Selasa, 18/01/2011 03:42 WIB
Din Syamsuddin:
Pertemuan Tokoh Lintas Agama & SBY Tak Sentuh Substansi Masalah

Jakarta - Pertemuan antara Presiden SBY dengan para tokoh lintas agama belum memasuki pembahasan secara substansial. Dalam dialog yang dilakukan, pemerintah terkesan seperti membela diri dari tuduhan kebohongan yang pernah dideklarasikan.

"Paling penting saya sangat meyakini kekuatan dialog. Dan dialog perlu kita lakukan. Dan Alhamdulillah direspon dengan baik. Tadi belum sampai substansi," ujar Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin kepada wartawan usai pertemuan di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (18/1/2011).

Hal yang sama juga disampaikan oleh aktivis dari PGI, Jerry Sumampouw secara terpisah. Poin-poin 18 kebohongan yang pernah dideklarasikan juga dibacakan dalam kesempatan ini. Namun, menurutnya, tanggapan presiden biasa saja, bahkan pembahasan yang dilakukan tidak masuk subtansi dan tidak konkret.

"Percakapan tidak masuk substansi. (18 Poin kebohongan) Dibacakan di depan presiden, tanggapannya biasa, ada banyak kelemahan, akan diperbaiki, terima kasih untuk masukan. Konkretnya dalam pertemuan berikutnya, ini sangat tidak konkret," tuturnya.

Jerry berpendapat, pembahasan yang dilakukan cenderung seperti pembelaan diri dari pemerintah. Dalam setiap masalah yang dipertanyakan, pemerintah menjawabnya dengan memaparkan keberhasilan-keberhasilan yang diklaim telah dicapai.

"Ya (seperti pembelaan diri), ada kekeliruan menangkap substansi percakapan juga, karena stressing bukan di situ. Jawabannya keberhasilan, agak keliru seolah ini adu data. Bahwa ada masyarakat sampai sekarang tidak bisa makan, itu fakta, bukan berapa banyak sekarang dibanding dulu, tidak memungkinkan untuk menjawab," ucapnya.

"Betul ada penurunan kemiskinan, tapi faktanya tetap ada orang yang tidak makan, puasa bukan karena agama, tapi tidak bisa makan. Yang begini belum tersentuh dalam percakapan tadi. Tokoh-tokoh agama menyatakan apa yang begini responnya masih keberhasilan pemerintah, bukan itu," imbuh Jerry.

Jerry mengakui, suasana dialog memang berjalan dengan baik dan penuh keterbukaan. Namun, format yang terlalu formil membuat para tokoh lintas agama merasa terbatas untuk menyampaikan pandangan masing-masing.

"Suasana lempeng, biasalah, terbuka, formil kenegaraan. Banyak dari kita tidak terbiasa dengan format seperti itu, terbatas juga ngomongnya, ngomong respon, ngomong respon. Presiden bertindak sebagai moderator karena dia yang pegang mic," jelas dia.

Jerry menambahkan, dalam pertemuan tersebut memang membahas banyak masalah, antara lain, korupsi, kasus Bank Century, kebebasan beribadah, isu ekonomi, kehormatan negara berkaitan dengan perbatasan, serta masalah TKI.

Untuk selanjutnya, direncanakan untuk dilakukan pertemuan lanjutan antara tokoh lintas agama dengan pemerintah. Hal ini dilontarkan oleh Menko Polhukam, Djoko Suyanto.

"Akan ada pertemuan lebih lanjut yang lebih substansial, tapi tidak harus dengan presiden atau wakil presiden. Tapi bisa dari unsur pemerintah untuk mengadakan dialog tersebut," ucap Djoko kepada wartawan.
http://www.google.co.id/#q=sby+tokoh...bda01b5db5fed0

Senin, 17/01/2011 19:00 WIB
Tokoh Lintas Agama Pastikan Tidak Ditunggangi Kekuatan Politik

Jakarta - Dalam pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini, para tokoh lintas agama akan tetap menyerukan kebohongan yang dilakukan pemerintah. Mereka memastikan tidak ada kekuatan politik apa pun yang menunggangi aksi mereka.

"Kami ini pelayan umat dan pelayan masyarakat, sehingga kami ini meneruskan suara rakyat. Kami tidak mungkin ditunggangi," ujar Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Pendeta Andreas Yawangoe, di Maarif Institute, Tebet, Jakarta, Senin (17/1/2011) petang.

"Apa yang kami sampaikan ini adalah kenyataan moral. Ada yang tidak beres. Pernyataan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini harus diperbaiki," sambungnya.

Suara yang sama juga dilontarkan oleh MGR MD Situmorang. Menurut Situmorang, para tokoh lintas agama sama sekali tidak mewakili latar belakang politik sehingga tidak mungkin terkooptasi.

"Kami berharap pertemuan ini adalah pertemuan awal. Kalau ada yang khawatir kita terkooptasi, itu tidak mungkin," ujar Situmorang.

Beberapa surat kabar nasional beberapa hari lalu, yang menulis editorial tentang kritik tokoh agama atas kebohongan publik.

Hal itu berangkat dari 9 pemuka agama yakni Syafii Maarif, Andreas A Yewangoe, Biksu Pannyavaro, Salahuddin Wahid, I nyoman Udayana Sangging, Franz Magnis-Suseno dan Romo Benny Susetyo menganggap pemerintahan Presiden SBY gagal mengemban amanah rakyat.

Kebohongan-kebohongan publik menjadi keresahan para tokoh agama tersebut. Para pemuka agama tersebut lantas mengajak umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintah.
http://www.detiknews..com/read/2011/...ik?nd992203605

---------------

Tokoh agama kok kayak selebritis Senayan aja ... minta perhatian media dan publik. Kenapa sih kagak di adukan ke Tuhannya masing-masing ajah! ... Katanya do'a Ulama itu tokcer?

Galery Produk Kami :